ISLAM DAN PAHAM PLURALISME AGAMA
Written by Hamid Fahmy
Saturday, 20 August 2005
Pikiran yang menganggap semua agama itu sama telah lama masuk ke Indonesia dan beberapa negara Islam lainnya. Tapi akhir-akhir ini pikiran itu menjelma menjadi sebuah paham dan gerakan “baru” yang kehadirannya serasa begitu mendadak, tiba-tiba dan mengejutkan. Ummat Islam seperti mendapat kerja rumah baru dari luar rumahnya sendiri. Padahal ummat Islam dari sejak dulu hingga kini telah biasa hidup ditengah kebhinekaan atau pluralitas agama dan menerimanya sebagai realitas sosial. Piagam Madinah dengan jelas sekali mengakomodir pluralitas agama saat itu dan para ulama telah pula menjelaskan hukum-hukum terkait. Apa sebenarnya dibalik gerakan ini?Sebenarnya paham inipun bukan baru. Akar-akarnya seumur dengan akar modernisme di Barat dan gagasannya timbul dari perspektif dan pengalaman manusia Barat. Namun kalangan ummat Islam pendukung paham ini mencari-cari akarnya dari kondisi masyarakat Islam dan juga ajaran Islam. Kesalahan yang terjadi, akhirnya adalah menganggap realitas kemajmukan (pluralitas) agama-agama dan paham pluralisme agama sebagai sama saja. Parahnya, pluralisme agama malah dianggap realitas dan sunnatullah. Padahal keduanya sangat berbeda. Yang pertama (pluralitas agama) adalah kondisi dimana berbagai macam agama wujud secara bersamaan dalam suatu masyarakat atau Negara. Sedangkan yang kedua (pluralisme agama) adalah suatu paham yang menjadi tema penting dalam disiplin sosiologi, teologi dan filsafat agama yang berkembang di Barat dan juga agenda penting globalisasi. Solusi Islam terhadap adanya pluralitas agama adalah dengan mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing (lakum dÊnukum wa liya dÊn). Tapi solusi paham pluralisme agama diorientasikan untuk menghilangkan konflik dan sekaligus menghilangkan perbedaan dan identitas agama-agama yang ada. Jadi menganggap pluralisme agama sebagai sunnatullah adalah klaim yang berlebihan dan tidak benar. Dalam paham pluralisme agama yang berkembang di Barat sendiri terdapat sekurang-kurangnya dua aliran yang berbeda: yaitu paham yang dikenal dengan program teologi global (global theology) dan paham kesatuan transenden agama-agama (Transcendent Unity of Religions). Kedua aliran ini telah membangun gagasan, konsep dan prinsip masing-masing yang akhirnya menjadi paham yang sistemik. Karena itu yang satu menyalahkan yang lain. Munculnya kedua aliran diatas juga disebabkan oleh dua motif yang berbeda, meskipun keduanya muncul di Barat dan menjadi tumpuan perhatian masyarakat Barat. Bagi aliran pertama yang umumnya diwarnai oleh kajian sosiologis motif terpentingnya adalah karena tuntutan modernisasi dan globalisasi. Karena pentingnya agama di era globalisasi ini maka hubungan globalisasi dan agama menjadi tema sentral dalam sosiologi agama. Tentang hubungan antara agama dan globalisasi bisa dibaca dari Religion and Globalization, karya Peter Bayer, Islam, Globalization and Postmodernity, karya Akbar S Ahmed dan H. Donnan, The Changing Face of Religion, karya James A Beckford dan Thomas Luckmann atau Religion and Global Order, oleh Ronald Robertson dan WR. Garet. Nampaknya agama dianggap sebagai kendala bagi program globalisasi. Tidak aneh jika kini seminar tentang dialog antar agama, global ethic, religious dialogue yang diadakan oleh World Council of Religions dan lembaga lain sangat marak diseluruh dunia. Organisasi non pemerintah (NGO) di dunia ketiga pun mendapat kucuran dana dengan mudah. Bukti bahwa Barat berkepentingan dengan paham ini dapat dilihat dari tema yang diangkat jurnal rintisan oleh Zwemmer The Muslim World pada edisi terkininya (volume 94 No.3, tahun 2004). Jurnal missionaris itu menurunkan tema pluralisme agama dengan fokus dialog Islam Kristen. Sudah tentu disitu framework Barat sangat dominan. Berbeda dari motif aliran pertama yang diwarnai pendekatan sosiologis, motif aliran kedua yang didominasi oleh pendekatan filosofis dan teologis Barat justru kebalikan dari motif aliran pertama. Kalangan filosof dan teolog justru menolak arus modernisasi dan globalisasi yang cenderung mengetepikan agama itu dengan berusaha mempertahankan tradisi yang terdapat dalam agama-agama itu. Yang pertama memakai pendekatan sosiologis, sedangkan yang kedua memakai pendekatan religious filosofis. Solusi yang ditawarkan kedua aliran inipun berbeda. Berdasarkan motif sosiologis yang mengusung program globalisasi, aliran pertama menawarkan konsep dunia yang tanpa batas geografis cultural, ideologis, teologis, kepercayaan dan lain-lain. Artinya identitas kultural, kepercayaan dan agama harus dilebur atau disesuaikan dengan zaman modern. Kelompok ini yakin bahwa agama-agama itu berevolusi dan nanti akan saling mendekat yang pada akhirnya tidak akan ada lagi perbedaan antara satu agama dengan lainnya. Agama-agama itu kemudian akan melebur menjadi satu. Berdasarkan asumsi itu maka John Hick, salah satu tokoh terpentingnya, segera memperkenalkan konsep pluralisme agama dengan gagasannya yang ia sebut global theology. Selain Hick diantara tokohnya yang terkenal adalah Wilfred Cantwell Smith, pendiri McGill Islamic Studies. Tokoh-tokoh lain dapat dilihat dari karya Hick berjudul Probblems of Religious Pluralism. Pada halaman dedikasi buku ini John Hick menulis yang terjemahannya begini: “Kepada kawan-kawan yang merupakan nabi-nabi pluralisme agama dalam berbagai tradisi mereka: Masau Abe dalam agama Buddha, Hasan Askari dalam Islam, Ramchandra Gandhi dalam agama Hindu, Kushdeva Singh dalam agama Sikh, Wilfred Cantwell Smith dalam agama Kristen dan Leo Trepp dalam agama Yahudi. Solusi yang ditawarkan oleh aliran kedua adalah pendekatan religious filosofis dan membela eksistensi agama-agama. Bagi kelompok ini agama tidak bisa di rubah begitu saja dengan mengikuti zaman globalisasi, zaman modern ataupun post-modern yang telah meminggirkan agama itu. Agama tidak bisa dilihat hanya dari perspektif sosilogis ataupun histories dan tidak pula dihilangkan identitasnya. Kelompok ini lalu memperkenalkan pendekatan tradisional dan mengangkat konsep-konsep yang diambil secara parallel dari tradisi agama-agama. Salah satu konsep utama kelompok ini adalah konsep sophia perrenis atau dalam bahasa Hindu disebut Sanata Dharma atau dalam Islam disebut al-Íikmah al-khÉlidah. Konsep ini mengandung pandangan bahwa di dalam setiap agama terdapat tradisi-tradisi sakral yang perlu dihidupkan dan dipelihara secara adil, tanpa menganggap salah satunya lebih superior dari pada yang lain. Agama bagi aliran ini adalah bagaikan “jalan-jalan yang mengantarkan ke puncak yang sama” (“all paths lead to the same summit). Tokoh pencetus dan pendukung paham ini adalah René Guénon (m. 1951), T. S. Eliot (m. 1965), Titus Burckhardt (m. 1984), Fritjhof Schuon (m.1998), Ananda K. Coomaraswamy (m. 1947), Martin Ling, Seyyed Hossein Nasr, Huston Smith, Louis Massignon, Marco Pallis (m. 1989), Henry Corbin, Jean-Louis Michon, Jean Cantein, Victor Danner, Joseph E. Brown, William Stoddart, Lord Northbourne, Gai Eaton, W. N. Perry, G. Durand, E. F. Schumacher, J. Needleman, William C. Chittick dan lain-lain. Karena keterbatasan ruang ISLAMIA edisi ketiga ini baru dapat menghadirkan kajian kritis terhadap aliran kedua yaitu paham yang mengusung ide kesatuan transenden agama-agama (Transcendent Unity of Religions). Untuk lebih mengenal asal usul dan konsep dasar paham ini kami hadirkan kajian Adnin Armas terhadap doktrin transendentalis dari penggagas awalnya yaitu Fritjhof Schuon yang diilhami oleh Rene Guenon (baca: Gagasan Frithjof Schuon tentang Titik-Temu Agama-Agama). Disitu ia mengangkat topik tentang metafisika, epistemoligi, pendekatan esoterik dan eksoterik. Schuon yang dikabarkan masuk Islam itu mempunyai pengikut fanatik dari cendekiawan Muslim asal Iran yaitu Seyyed Hossein Nasr. Beliaulah yang menterjemahkan istilah philosophia perrenis itu menjadi al-Íikmah al-khÉlidah. Sebenarnya ide-ide Guenon, Schuon dan Nasr adalah parallel, ketiganya mendukung paham kesatuan transenden agama-agama. Pemikiran pluralis S.H.Nasr ini dikaji secara kritis oleh Dr. Anis Malik Toha (baca: Seyyed Hossein Nasr: Mengusung “Tradisionalisme” Membangun Pluralisme Agama). Selain itu aspek penting paham ini adalah pendekatannya yang diambil dari pengalaman spiritual dari tradisi mistik yang terdapat dalam tradisi agama-agama. Dalam kasus Islam mereka mengambil pengalaman spiritual dari tradisi sufi. Untuk menguji klaim mereka bahwa para sufi itu pluralis Sani Badron mengupas pandangan tokoh Sufi terkenal yang sering mereka kutip, yaitu Ibn ‘Arabi. Kajian langsung terhadap karya-karya utamanya ini mengungkapkan pandangan Ibn ‘Arabi terhadap agama-agama selain Islam. (baca: Ibn ‘Arabi tentang Pluralisme Agama). Meskipun kajian-kajian diatas telah merespon paham pluralisme agama dengan menggunakan framework pemikiran Islam, namun respon dari sumber yang lebih otoritatif masih diperlukan. Untuk itu kami hadirkan pandangan Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas tentang konsep-konsep asas Islam seperti tentang wahyu, tentang Tuhan, tentang konsep tawhid dan lain-lain. Dengan eksposisi konsep-konsep itu al-Attas menyimpulkan bahwa paham pluralisme agama tidak sesuai dengan Islam. Tulisan ini kami cuplik dan terjemahkan dari karya beliau Prolegomena To the Metaphysic of Islam. (baca: Respon Islam terhadap Konsep Kesatuan Agama-agama). Untuk menjelaskan pemikiran al-Attas secara lebih dalam dan luas tentang makna Islam sebagai dÊn kami hadirkan tulisan Dr. Fatimah Abdullah yang berjudul Konsep Islam sebagai DÊn, Kajian terhadap Pemikiran Prof.Dr.SMN. al-Attas. Sedangkan untuk penjelasan lebih lanjut tentang respon Islam terhadap paham kesatuan transenden agama-agama, kami hadirkan kritik dan analisa Wan Azhar terhadap doktrin Transcendent Unity of Religion (baca: Kesatuan Transenden Agama-agama, Sebuah Respon Awal). Disitu argumentasi Prof. Al-Attas dielaborasi sehingga menjadi lebih jelas. Dari beberapa kajian diatas barangkali muncul suatu kesan bahwa kritik terhadap paham pluralisme agama cenderung diwarnai oleh sikap anti-Barat. Namun kesan ini nampak tergesa-gesa dan justru nampak lebih cenderung merupakan sikap mental yang ter-Barat kan dari pada obyektif. Sebab paham pluralisme agama yang dibawa oleh arus pemikiran globalisasi Barat modern dan post-modern ternyata juga menuai kritik dari paham pluralisme agama yang dimotivasi oleh keinginan untuk menghidupkan tradisi dalam agama-agama di Timur. Dalam kondisi pemikiran yang problematik ini sangatlah bijaksana jika kita tidak ke Barat dan tidak ke Timur, tapi kembali kepada Islam.
Sumber: www.insistnet.com/content/view/22/26
Friday, December 8, 2006
Cak Nur dan Indonesia Modern
Cak Nur dan Indonesia Modern
Untuk mengenang setahun meninggalnya Nurcholish Madjid (Cak Nur),Universitas Paramadina dan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)menggelar "Nurcholish Madjid Memorial Lecture", 19-20 Juli 2006 diUniversitas Paramadina. Acara semacam juga digelar di tujuh kota, yaituBanjarmasin, Surabaya, Manado, Yogyakarta, Medan, Makassar, danMataram, bekerja sama dengan universitas besar yang ada di kota itu.Melalui acara-acara itu, ingin dikenang pemikiran yang dikembangkan CakNur tentang keindonesiaan, selama 35 tahun bergelut dengan pahamkebangsaan.Paham kebangsaanSejak awal 1970-an, pemikiran politik Cak Nur tentang kebangsaanmemberi kita renungan amat penting tentang hubungan agama dan negara,yang muncul kembali di era otonomi daerah melalui banyak peraturandaerah yang bersifat keagamaan.Campur aduk kepentingan agama dan negara menjadikan agama ikut campurdalam urusan negara. Negara juga ikut campur dalam urusan agama."Perselingkuhan" ini-begitu istilah yang kini seringdipakai-mengakibatkan dampak pada ruang kebebasan beragama kiansempit, dan terasa sesak di Indonesia, seperti terlihat dalam banyakkasus pelanggaran kebebasan beragama belakangan ini.Tahun 2005-2006 adalah tahun paling mundur dalam perlindungan kebebasanberagama di Indonesia. Keadaan ini menyuburkan kekhawatiran Cak Nursejak lama, yaitu menguatnya fenomena radikalisme Islam di Indonesia,yang dikhawatirkan akan merusak wajah Islam moderat dalam kehidupanmasyarakat.Cak Nur dengan pikiran jernih menjelaskan hubungan tak langsung antaraagama dan negara, yaitu pada level etika politik. Agama memberidukungan keabsahan nilai-nilai politik yang membawa kepadakemasalahatan bersama. Tiga nilai etika politik yang amat kompatibeldengan agama yang selalu Cak Nur elaborasi adalah: keadilan,keterbukaan, dan demokrasi. Karena sifat negara seharusnyanetral-agama, maka bahasa-bahasa etika politik itu pun harus bersifatumum.Persis di sinilah Cak Nur menegaskan arti Pancasila sebagai commonplatform atau titik temu nilai-nilai dari semua suku, ras, golongan,dan khususnya agama-agama yang ada di Indonesia. Mengelaborasi filosofitentang Pancasila termasuk hal yang menjadi concern Cak Nurbertahun-tahun.Meski dalam mengelaborasi Pancasila, Cak Nur sering mengaitkan denganal-Qur'an, misalnya, tetapi pikiran-pikirannya bisa diamini siapapun, tidak tergantung agamanya apa. Inilah sisi universal pemikiran CakNur. Ia seorang ahli Islam, tetapi begitu universal dan kosmopolitkeislamannya, pikiran-pikirannya mempunyai pengaruh pada semuakalangan. Jenis pemikiran Islam yang dalam istilah Cak Nur haniffîyatal-samhah-kecenderungan beragama yang terbuka dan penuhkelapangan-inilah yang terus ditegaskan, dan kini kita warisi.Pancasila dan demokrasi IndonesiaDalam buku Indonesia Kita terelaborasi secara padat pikiran-pikiranpolitik Cak Nur selama 30 tahun. Terutama sepuluh agenda demokrasi yangmenurut Cak Nur amat mendesak. Cak Nur menegaskan demokrasi sebagaicara, bukan tujuan. Dalam pikiran Cak Nur, suatu tujuan yang dicapaisecara demokratis akan memiliki kualitas keabsahan lebih tinggidaripada yang dicapai secara tidak demokratis. Apalagi, seperti istilahfilsuf eksistensialis yang sering dikutip Cak Nur, Albert Camus,menegaskan tidak boleh ada pertentangan antara cara dan tujuan.Jika tujuan membenarkan cara yang digunakan, maka cara yang digunakanitu sendiri ikut membenarkan tujuan yang dicapai. Inilah menurut CakNur salah satu sendi pandangan hidup demokratis. "Pandangan hidupdemokratis bertumpu dengan teguh di atas asumsi bahwa cara harusbersesuaian dengan tujuan". Ketentuan inilah, menurut Cak Nur, jikadipraktikkan akan memancarkan tingkah laku demokratis dan membentukmoralitas demokratis.Dalam mengelaborasi Pancasila, menurut Cak Nur, prinsip demokrasisebagai cara itu terungkap dalam sila keempat. Pancasila, dalam pikiranCak Nur, dapat dilihat terdiri dari sila pertama sebagai sila dasar,sila kedua sebagai pancaran sila pertama, sila ketiga sebagai wahana,sila keempat sebagai cara, dan sila kelima sebagai tujuan. Kita telahdiberi inspirasi oleh para pendiri bangsa untuk memandang seluruh silaitu sebagai kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan.Maka, pikiran kebangsaan Cak Nur yang pernah menjadi kontroversi besardi kalangan umat Islam sejak 1970-an sebenarnya merupakan filosofimembangun fondasi keindonesiaan, seperti Pancasila, termasuk didalamnya menempatkan peranan agama dalam politik.Cak Nur selalu menegaskan, peran agama dalam politik ada pada levelmoralitas, bukan politik! Khusus soal moralitas inilah Cak Nur amatprihatin pada keadaan masyarakat Indonesia. Ada hukum yang Cak Nurkemukakan-dalam bahasa Latin-coruptio optimi pessima ("kejahatanoleh orang terbaik adalah kejahatan yang terburuk", "corruption by thebest is the worst"), maka pelanggaran prinsip keadilan dankeseimbangan-yang merupakan salah satu pikiran etika politik yangselalu ditekankan Cak Nur-oleh kaum Muslim akan mendatangkanmalapetaka berlipat.Hukum yang sama sebenarnya berlaku atas para penganut setiap agama,sebab setiap agama juga mengajarkan prinsip keadilan dan keseimbangan.Guru bangsaHal lain mengenai kebangsaan yang memprihatinkan Cak Nur adalah keadaannegara Indonesia sebagai soft state. Menurut Cak Nur, Indonesia adalah"negara lunak", negara yang pemerintahan dan warganya tidak memilikiketegaran moral, khususnya moral sosial-politik.Cak Nur sering menegaskan mengenai penyakit sosial-politik bangsaIndonesia yang disebutnya penyakit "kelembekan" (leniency), "sikapserba memudahkan" (easy going), sehingga tidak memiliki kepekaanterhadap masalah penyelewengan dan kejahatan seperti korupsi. Dan jeniskorupsi yang paling Cak Nur prihatinkan telah berjalin-kelindan dalambudaya orang Indonesia adalah korupsi dalam bentuk conflict ofinterest.Sumber malapetaka ini terjadi karena pengelolaan yang lemah (weak governance) dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan.
Budhy Munawar-Rachman Program Officer Islam and Civil Society The AsiaFoundation
Rabu, 12 Juli 2006
Copyright © 2002 Harian KOMPAS
Untuk mengenang setahun meninggalnya Nurcholish Madjid (Cak Nur),Universitas Paramadina dan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)menggelar "Nurcholish Madjid Memorial Lecture", 19-20 Juli 2006 diUniversitas Paramadina. Acara semacam juga digelar di tujuh kota, yaituBanjarmasin, Surabaya, Manado, Yogyakarta, Medan, Makassar, danMataram, bekerja sama dengan universitas besar yang ada di kota itu.Melalui acara-acara itu, ingin dikenang pemikiran yang dikembangkan CakNur tentang keindonesiaan, selama 35 tahun bergelut dengan pahamkebangsaan.Paham kebangsaanSejak awal 1970-an, pemikiran politik Cak Nur tentang kebangsaanmemberi kita renungan amat penting tentang hubungan agama dan negara,yang muncul kembali di era otonomi daerah melalui banyak peraturandaerah yang bersifat keagamaan.Campur aduk kepentingan agama dan negara menjadikan agama ikut campurdalam urusan negara. Negara juga ikut campur dalam urusan agama."Perselingkuhan" ini-begitu istilah yang kini seringdipakai-mengakibatkan dampak pada ruang kebebasan beragama kiansempit, dan terasa sesak di Indonesia, seperti terlihat dalam banyakkasus pelanggaran kebebasan beragama belakangan ini.Tahun 2005-2006 adalah tahun paling mundur dalam perlindungan kebebasanberagama di Indonesia. Keadaan ini menyuburkan kekhawatiran Cak Nursejak lama, yaitu menguatnya fenomena radikalisme Islam di Indonesia,yang dikhawatirkan akan merusak wajah Islam moderat dalam kehidupanmasyarakat.Cak Nur dengan pikiran jernih menjelaskan hubungan tak langsung antaraagama dan negara, yaitu pada level etika politik. Agama memberidukungan keabsahan nilai-nilai politik yang membawa kepadakemasalahatan bersama. Tiga nilai etika politik yang amat kompatibeldengan agama yang selalu Cak Nur elaborasi adalah: keadilan,keterbukaan, dan demokrasi. Karena sifat negara seharusnyanetral-agama, maka bahasa-bahasa etika politik itu pun harus bersifatumum.Persis di sinilah Cak Nur menegaskan arti Pancasila sebagai commonplatform atau titik temu nilai-nilai dari semua suku, ras, golongan,dan khususnya agama-agama yang ada di Indonesia. Mengelaborasi filosofitentang Pancasila termasuk hal yang menjadi concern Cak Nurbertahun-tahun.Meski dalam mengelaborasi Pancasila, Cak Nur sering mengaitkan denganal-Qur'an, misalnya, tetapi pikiran-pikirannya bisa diamini siapapun, tidak tergantung agamanya apa. Inilah sisi universal pemikiran CakNur. Ia seorang ahli Islam, tetapi begitu universal dan kosmopolitkeislamannya, pikiran-pikirannya mempunyai pengaruh pada semuakalangan. Jenis pemikiran Islam yang dalam istilah Cak Nur haniffîyatal-samhah-kecenderungan beragama yang terbuka dan penuhkelapangan-inilah yang terus ditegaskan, dan kini kita warisi.Pancasila dan demokrasi IndonesiaDalam buku Indonesia Kita terelaborasi secara padat pikiran-pikiranpolitik Cak Nur selama 30 tahun. Terutama sepuluh agenda demokrasi yangmenurut Cak Nur amat mendesak. Cak Nur menegaskan demokrasi sebagaicara, bukan tujuan. Dalam pikiran Cak Nur, suatu tujuan yang dicapaisecara demokratis akan memiliki kualitas keabsahan lebih tinggidaripada yang dicapai secara tidak demokratis. Apalagi, seperti istilahfilsuf eksistensialis yang sering dikutip Cak Nur, Albert Camus,menegaskan tidak boleh ada pertentangan antara cara dan tujuan.Jika tujuan membenarkan cara yang digunakan, maka cara yang digunakanitu sendiri ikut membenarkan tujuan yang dicapai. Inilah menurut CakNur salah satu sendi pandangan hidup demokratis. "Pandangan hidupdemokratis bertumpu dengan teguh di atas asumsi bahwa cara harusbersesuaian dengan tujuan". Ketentuan inilah, menurut Cak Nur, jikadipraktikkan akan memancarkan tingkah laku demokratis dan membentukmoralitas demokratis.Dalam mengelaborasi Pancasila, menurut Cak Nur, prinsip demokrasisebagai cara itu terungkap dalam sila keempat. Pancasila, dalam pikiranCak Nur, dapat dilihat terdiri dari sila pertama sebagai sila dasar,sila kedua sebagai pancaran sila pertama, sila ketiga sebagai wahana,sila keempat sebagai cara, dan sila kelima sebagai tujuan. Kita telahdiberi inspirasi oleh para pendiri bangsa untuk memandang seluruh silaitu sebagai kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan.Maka, pikiran kebangsaan Cak Nur yang pernah menjadi kontroversi besardi kalangan umat Islam sejak 1970-an sebenarnya merupakan filosofimembangun fondasi keindonesiaan, seperti Pancasila, termasuk didalamnya menempatkan peranan agama dalam politik.Cak Nur selalu menegaskan, peran agama dalam politik ada pada levelmoralitas, bukan politik! Khusus soal moralitas inilah Cak Nur amatprihatin pada keadaan masyarakat Indonesia. Ada hukum yang Cak Nurkemukakan-dalam bahasa Latin-coruptio optimi pessima ("kejahatanoleh orang terbaik adalah kejahatan yang terburuk", "corruption by thebest is the worst"), maka pelanggaran prinsip keadilan dankeseimbangan-yang merupakan salah satu pikiran etika politik yangselalu ditekankan Cak Nur-oleh kaum Muslim akan mendatangkanmalapetaka berlipat.Hukum yang sama sebenarnya berlaku atas para penganut setiap agama,sebab setiap agama juga mengajarkan prinsip keadilan dan keseimbangan.Guru bangsaHal lain mengenai kebangsaan yang memprihatinkan Cak Nur adalah keadaannegara Indonesia sebagai soft state. Menurut Cak Nur, Indonesia adalah"negara lunak", negara yang pemerintahan dan warganya tidak memilikiketegaran moral, khususnya moral sosial-politik.Cak Nur sering menegaskan mengenai penyakit sosial-politik bangsaIndonesia yang disebutnya penyakit "kelembekan" (leniency), "sikapserba memudahkan" (easy going), sehingga tidak memiliki kepekaanterhadap masalah penyelewengan dan kejahatan seperti korupsi. Dan jeniskorupsi yang paling Cak Nur prihatinkan telah berjalin-kelindan dalambudaya orang Indonesia adalah korupsi dalam bentuk conflict ofinterest.Sumber malapetaka ini terjadi karena pengelolaan yang lemah (weak governance) dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan.
Budhy Munawar-Rachman Program Officer Islam and Civil Society The AsiaFoundation
Rabu, 12 Juli 2006
Copyright © 2002 Harian KOMPAS
9-11: Institutional Analysis vs. Conspiracy Theory
9-11: Institutional Analysis vs. Conspiracy Theory
The following is an exchange between a ZNet Sustianer and Noam Chomsky, which took place in the Sustianer Web Board where Noam hosts a forum...
ZNet Sustianer: Dear Noam, There is much documentation observed and uncovered by the 911 families themselves suggesting a criminal conspiracy within the Bush Administration to cover-up the 9/11 attacks (see DVD, 9/11: Press for Truth). Additionally, much evidence has been put forward to question the official version of events. This has come in part from Paul Thompson, an activist who has creatively established the 9/11 Timeline, a free 9/11 investigative database for activist researchers, which now, according to The Village Voice’s James Ridgeway, rivals the 9/11 Commission’s report in accuracy and lucidity (see,http://www.villagevoice.com/news/0416,mondo1,52830,6.html, or www.cooperativeresearch.org).
Noam Chomsky: Hard for me to respond to the rest of the letter, because I am not persuaded by the assumption that much documentation and other evidence has been uncovered. To determine that, we'd have to investigate the alleged evidence. Take, say, the physical evidence. There are ways to assess that: submit it to specialists -- of whom there are thousands -- who have the requisite background in civil-mechanical engineering, materials science, building construction, etc., for review and analysis; and one cannot gain the required knowledge by surfing the internet. In fact, that's been done, by the professional association of civil engineers. Or, take the course pursued by anyone who thinks they have made a genuine discovery: submit it to a serious journal for peer review and publication. To my knowledge, there isn't a single submission.
ZNet Sustianer: A question that arises for me is that regardless of this issue, how do I as an activist prevent myself from getting distracted by such things as conspiracy theories instead of focusing on the bigger picture of the institutional analysis of private profit over people?
Noam Chomsky: I think this reaches the heart of the matter. One of the major consequences of the 9/11 movement has been to draw enormous amounts of energy and effort away from activism directed to real and ongoing crimes of state, and their institutional background, crimes that are far more serious than blowing up the WTC would be, if there were any credibility to that thesis. That is, I suspect, why the 9/11 movement is treated far more tolerantly by centers of power than is the norm for serious critical and activist work. How do you personally set priorities? That's of course up to you. I've explained my priorities often, in print as well as elsewhere, but we have to make our own judgments.
ZNet Sustianer: In a sense, profit over people is the real conspiracy, yes, yet not a conspiracy at all – rather institutional reality? At the same time, if the core of conspiracy theories are accurate, which is challenging to pin down, though increasingly possible, does it not fit into the same motivations of furthering institutional aims of public subsidizes to private tyrannies? I mean, through the 9/11attacks, Bush Et Al. has been able to justify massive increases in defense spending for a “war without end,” and Israel has been given the green light to do virtually whatever it wants since now ‘the Americans are in the same fight.’ Furthermore, there has been a substantial rollback of civil rights in our nation, with the most extreme example being strong attempt to terminate habeas corpus.
Noam Chomsky: Can't answer for the same reasons. I don't see any reason to accept the presuppositions. As for the consequences, in one of my first interviews after 9/11 I pointed out the obvious: every power system in the world was going to exploit it for its own interests: the Russians in Chechnya, China against the Uighurs, Israel in the occupied territories,... etc., and states would exploit the opportunity to control their own populations more fully through "prevention of terrorism acts" and the like. By the "who gains" argument, every power system in the world could be assigned responsibility for 9/11.
ZNet Sustianer: This begs the question: if 9/11 was an inside job, then what’s to say that Bush Et Al., if cornered or not, wouldn’t resort to another more heinous attack of grander proportions in the age of nuclear terrorism – which by its very nature would petrify populations the world over, leading citizens to cower under the Bush umbrella of power.
Noam Chomsky: Wrong question, in my opinion. They were carrying out far more serious crimes, against Americans as well, before 9/11 -- crimes that literally threaten human survival. They may well resort to further crimes if activists here prefer not to deal with them and to focus their attention on arcane and dubious theories about 9/11.
ZNet Sustianer: Considering that in the US there are stage-managed elections, public relations propaganda wars, and a military-industrial-education-prison-etc. complex, does something like this sound far-fetched?
Noam Chomsky: I think that's the wrong way to look at it. Everything you mention goes back far before 9/11, and hasn't changed that much since. More evidence that the 9/11 movement is diverting energy and attention away from far more serious crimes -- and in this case crimes that are quite real and easily demonstrated.
ZNet Sustianer:Considering the long history of false flag operations to wrongly justify wars, our most recent precedent being WMD in Iraq, The Gulf of Tonkin in Vietnam, going back much further to Pearl Harbor (FDR knowingly allowing the Japanese to bomb Pearl Harbor – which is different from false flag operations), to the 1898 Spanish-American War, to the 1846 Mexican-American War, to Andrew Jackson’s seizing of Seminole land in 1812 (aka Florida).
Noam Chomsky: The concept of "false flag operation" is not a very serious one, in my opinion. None of the examples you describe, or any other in history, has even a remote resemblance to the alleged 9/11 conspiracy. I'd suggest that you look at each of them carefully.
ZNet Sustianer: Lastly, as the world’s leading terror state, would it not surprise anyone if the US was capable of such an action? Would it surprise you? Do you think that so-called conspiracy theorists have anything worthy to present?
Noam Chomsky: I think the Bush administration would have had to be utterly insane to try anything like what is alleged, for their own narrow interests, and do not think that serious evidence has been provided to support claims about actions that would not only be outlandish, for their own interests, but that have no remote historical parallel. The effects, however, are all too clear, namely, what I just mentioned: diverting activism and commitment away from the very serious ongoing crimes of state.
The following is an exchange between a ZNet Sustianer and Noam Chomsky, which took place in the Sustianer Web Board where Noam hosts a forum...
ZNet Sustianer: Dear Noam, There is much documentation observed and uncovered by the 911 families themselves suggesting a criminal conspiracy within the Bush Administration to cover-up the 9/11 attacks (see DVD, 9/11: Press for Truth). Additionally, much evidence has been put forward to question the official version of events. This has come in part from Paul Thompson, an activist who has creatively established the 9/11 Timeline, a free 9/11 investigative database for activist researchers, which now, according to The Village Voice’s James Ridgeway, rivals the 9/11 Commission’s report in accuracy and lucidity (see,http://www.villagevoice.com/news/0416,mondo1,52830,6.html, or www.cooperativeresearch.org).
Noam Chomsky: Hard for me to respond to the rest of the letter, because I am not persuaded by the assumption that much documentation and other evidence has been uncovered. To determine that, we'd have to investigate the alleged evidence. Take, say, the physical evidence. There are ways to assess that: submit it to specialists -- of whom there are thousands -- who have the requisite background in civil-mechanical engineering, materials science, building construction, etc., for review and analysis; and one cannot gain the required knowledge by surfing the internet. In fact, that's been done, by the professional association of civil engineers. Or, take the course pursued by anyone who thinks they have made a genuine discovery: submit it to a serious journal for peer review and publication. To my knowledge, there isn't a single submission.
ZNet Sustianer: A question that arises for me is that regardless of this issue, how do I as an activist prevent myself from getting distracted by such things as conspiracy theories instead of focusing on the bigger picture of the institutional analysis of private profit over people?
Noam Chomsky: I think this reaches the heart of the matter. One of the major consequences of the 9/11 movement has been to draw enormous amounts of energy and effort away from activism directed to real and ongoing crimes of state, and their institutional background, crimes that are far more serious than blowing up the WTC would be, if there were any credibility to that thesis. That is, I suspect, why the 9/11 movement is treated far more tolerantly by centers of power than is the norm for serious critical and activist work. How do you personally set priorities? That's of course up to you. I've explained my priorities often, in print as well as elsewhere, but we have to make our own judgments.
ZNet Sustianer: In a sense, profit over people is the real conspiracy, yes, yet not a conspiracy at all – rather institutional reality? At the same time, if the core of conspiracy theories are accurate, which is challenging to pin down, though increasingly possible, does it not fit into the same motivations of furthering institutional aims of public subsidizes to private tyrannies? I mean, through the 9/11attacks, Bush Et Al. has been able to justify massive increases in defense spending for a “war without end,” and Israel has been given the green light to do virtually whatever it wants since now ‘the Americans are in the same fight.’ Furthermore, there has been a substantial rollback of civil rights in our nation, with the most extreme example being strong attempt to terminate habeas corpus.
Noam Chomsky: Can't answer for the same reasons. I don't see any reason to accept the presuppositions. As for the consequences, in one of my first interviews after 9/11 I pointed out the obvious: every power system in the world was going to exploit it for its own interests: the Russians in Chechnya, China against the Uighurs, Israel in the occupied territories,... etc., and states would exploit the opportunity to control their own populations more fully through "prevention of terrorism acts" and the like. By the "who gains" argument, every power system in the world could be assigned responsibility for 9/11.
ZNet Sustianer: This begs the question: if 9/11 was an inside job, then what’s to say that Bush Et Al., if cornered or not, wouldn’t resort to another more heinous attack of grander proportions in the age of nuclear terrorism – which by its very nature would petrify populations the world over, leading citizens to cower under the Bush umbrella of power.
Noam Chomsky: Wrong question, in my opinion. They were carrying out far more serious crimes, against Americans as well, before 9/11 -- crimes that literally threaten human survival. They may well resort to further crimes if activists here prefer not to deal with them and to focus their attention on arcane and dubious theories about 9/11.
ZNet Sustianer: Considering that in the US there are stage-managed elections, public relations propaganda wars, and a military-industrial-education-prison-etc. complex, does something like this sound far-fetched?
Noam Chomsky: I think that's the wrong way to look at it. Everything you mention goes back far before 9/11, and hasn't changed that much since. More evidence that the 9/11 movement is diverting energy and attention away from far more serious crimes -- and in this case crimes that are quite real and easily demonstrated.
ZNet Sustianer:Considering the long history of false flag operations to wrongly justify wars, our most recent precedent being WMD in Iraq, The Gulf of Tonkin in Vietnam, going back much further to Pearl Harbor (FDR knowingly allowing the Japanese to bomb Pearl Harbor – which is different from false flag operations), to the 1898 Spanish-American War, to the 1846 Mexican-American War, to Andrew Jackson’s seizing of Seminole land in 1812 (aka Florida).
Noam Chomsky: The concept of "false flag operation" is not a very serious one, in my opinion. None of the examples you describe, or any other in history, has even a remote resemblance to the alleged 9/11 conspiracy. I'd suggest that you look at each of them carefully.
ZNet Sustianer: Lastly, as the world’s leading terror state, would it not surprise anyone if the US was capable of such an action? Would it surprise you? Do you think that so-called conspiracy theorists have anything worthy to present?
Noam Chomsky: I think the Bush administration would have had to be utterly insane to try anything like what is alleged, for their own narrow interests, and do not think that serious evidence has been provided to support claims about actions that would not only be outlandish, for their own interests, but that have no remote historical parallel. The effects, however, are all too clear, namely, what I just mentioned: diverting activism and commitment away from the very serious ongoing crimes of state.
Subscribe to:
Posts (Atom)